Accurate Bandung
Home » PPN Menjadi 11%, Dampaknya Terhadap Pengusaha
akuntansi

PPN Menjadi 11%, Dampaknya Terhadap Pengusaha

Sri Mulyani terhadap Kenaikan PPn Menjadi 11 %

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada 1 April 2022 akan mengalami kenaikan 1% dari yang semual 10% menjadi 11%. Meskipun naik 1% tetapi kenaikan PPn menjadi pro kontra di masyarakat. Lalu, bagaimana kenaikan PPN Menjadi 11% dampaknya terhadap Pengusaha?

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disepakati untuk menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (7/10/2021). Meskipun begitu, masih banyak pelaku usaha yang meminta Pemerintah untuk menunda kenaikan PPn. Hal itu dilakukan guna pemulihan ekonomi, setelah dilanda pandemi Covid-19. Apa lagi ditambah kondisi perang Ukraina-Rusia membuat ekonomi nasional dan global belum menemukan kepastian.

Baca Juga: Pertanyaan Kepada Akuntan yang Perlu Anda Tanyakan!

Pemerintah Diminta Menunda

Mengutip dari Medcom.id, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, mengatakan “Kenaikan PPn momentumnya tidak tepat, serta kurang didukung dengan situasi dan kondisi ekonomi,”

Ia meminta setidaknya Pemerintah menunda hal tersebut. Menurutnya saat ini perekonomian nasional baru mulai bangkit dan belum stabil. Pengusaha baru mulai bangkit, dan ekonomi masyarakat juga baru tumbuh. “Daya beli masyarakat masih fluktuatif, belum stabil,” ujarnya.

Belum lagi kenaikan bahan pangan yang terjadi seperti minyak goreng, kedelai, daging, dan tidak tertutup kemungkinan kenaikan harga pangan lainnya.

Begitupun dari para pengusaha Mal meminta Pemerintah untuk menunda kenaikan PPn 11% di April 2022.

Seperti diungkapkan oleh Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan, meminta Pemerintah menunda kenaikan PPn pada 1 April 2022. “Kalau bisa jagan naik dulu, karena ini baru bangkit. Jika PPn naik akan timbul perlambatan ekonomi, ditambah minyak goreng, BBM. Saya kira akan makin banyak beban masyarakat,” jelas Stefanus seperti dikutip dari Tirto.id.

Stefanus juga menjelaskan, bahwa Sebagian besar masyarakat yang datang ke Mall adalah masyarakat kalangan menengah bawah yang sedang mengalami tekanan ekonomi. Berbagai kenaikan komoditas membuat masyarakat semakin menahan untuk berbelanja.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pengusaha retail juga akan tertekan dengan kenaikan PPn menjadi 11 persen. Pasalnya daya beli masyarakat pun belum membaik, ia mewanti-wanti para pelaku usaha yang menyewa lapak di Mal tidak akan kuat dalam membayar sewa hingga melakukan penutupan sampai daya beli masyarakat kembali membaik.

Dasar Kenaikan PPN

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, perubahan atas UU PPn telah mengatur mengenai perluasan basis PPn dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPn. Menurutnya ini mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat maupun dunia usaha.

“Perluasan basis PPn tetap mempertimbangkan asa keadilan, asas kemanfaatan, khususnya dalam memajukan kesehjahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem pajak berkeadilan dan kepastian hukum,“ jelas Yasonna Laoly, seperti dikutip dari Pajak.com.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tarif PPn Indonesia masih relative rendah dibandingakn dengan negara di dunia. Sebut saja Filipina (12%), Tiongkok (13%), Arab Saudi (15%), Pakistan (17%), dan India (18%).

Selain itu, Pemerintah dan DPR memandang ekonomi Indonesia akan pulih di 2022.

Dirjen Pajak Suryo Utomo juga menambahkan, bertumbuhnya kelompok kelas menengah (middle-class) dengan proporsi yang cukup besar menjadi peluang penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, kenaikan PPn sejatinya telah mempertimbangkan peluang naiknya konsumsi masyarakat yang di dorong bertumbuhnya kelompok middle-class.

Di lain sisi, Pemerintah akan membebaskan PPn pada barang kebutuhan pokok, jasa Kesehatan, dan jasa Pendidikan. Serta sembako seperti beras dan daging.

Dampak PPN Menjadi 11%

Ada banyak dampak kenaikan PPn menjadi 11%. Salah satu dampaknya adalah inflasi yang semakin tinggi. Terlebih kenaikan PPn terjadi saat menjelang bulan Ramadhan. Sektor makanan dan minuman akan sangat terdampak dengan kenaikan PPn oleh masyarakat.

Belum lagi barang-barang fesyen dan suku cadang kendaraan yang akan dibawa masyarakat mudik akan melonjak tajam. Seiring dengan momen idul fitri. Bisa jadi, kenaikan pajak 1% tetap akan mendorong inflasi yang besar.

Bagaimana dampak terhadap UMKM? Meskipun kenaikan tarif PPn terlihat cukup kecil hanya 1% tetapi jika diakumulasikan dengan transaksi UMKM atau perusahaan tentu nominalnya akan sangat besar. Sehingga akan membuat kenaikan harga jual produk.

Meskipun saat ini sektor properti dan otomotif masih menikmati insentif pajak dari Pemerintah, sehingga tidak langsung berdampak pada kenaikan harga jual produk. Tetapi ketika insentif tersebut sudah tida ada, maka pengusaha sektor tersebut akan menaikan harga jual produk.

Baca Juga: 6 Alasan Otomatisasi Akuntansi Perlu Dilakukan

Selain kenaikan tarif PPn 11%, UU HPP juga mengatur kenaikan tax bracket PPh 35% bagi wajib pajak berpendapatan di atas Rp 5 Miliar per tahun. Selain itu,  ada program pengungkapan sukarela (tax amnesty) hingga Juni 2022 dan penerapan pajak karbon.

Related posts

Cara Mudah Menghitung Laba untuk UMKM

Mimin Accurate

Kapan Bisnis Perlu Software Akuntansi?

Mimin Accurate

Pengertian Rasio Keuangan dan Jenis-Jenisnya

Mimin Accurate

Leave a Comment